VICON RAKORNAS PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2021

Pelaihari – Dandim 1009/Plh Letkol Inf Adi Yoga Susetyo, SH., M.A mengikuti Vicon Rakornas penanggulangan Karhutla, bertempat di Kantor Pemda Tala Ruang Barakat Lt 2 Jl. A. Syairani Kec. Angsau Kel. Pelaihari Kab. Tanah Laut, Senin (22/02/21)

Hadir Bupati Drs H. M. Sukamta M.Ap, Kapolres AKBP Cuncun Kurniadi SIK.M.H, Kajari Ramadani SH,M.H Kadis BPBD Kab. Tanah Laut M. Kusri, Kadis Lingkungan Hidup Ir. H. Muhammad Mursyid, M.Si, Ka Daops Manggala Agni Sofi Baskara serta pihak terkait.

Vicon dipimpin oleh Presiden RI H. Ir. Joko Widodo. Dalam pidato Presiden memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2021 di Istana Negara Jakarta.

Presiden mengatakan Rakornas pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) rutin dilaksanakan setiap tahun sejak 2015.

Tujuannya untuk mengingatkan pejabat di daerah agar tidak lupa pada aturan main, terutama pejabat baru di daerah yang rawan terjadi Karhutla.

“Untuk mengingatkan baik kepada para Gubernur, Bupati, Wali Kota, Pangdam, Danrem, Dandim, Kapolda, Kapolres. Terutama jika ada pejabat-pejabat yang baru di daerah-daerah yang rawan bencana kebakaran,” kata Presiden.

Aturan main yang dimaksud yakni sanksi tegas hingga pencopotan pada pejabat daerah, apabila tidak mampu menangani Karhutla.

“Jadi bila di wilayah saudara-saudara ada kebakaran dan membesar, dan tidak tertangani dengan baik. Aturan mainnya tetap sama. Belum saya ganti. Saya kira kita masih ingat semuanya. Kalau yang ikut rutin setiap tahun pertemuan seperti ini dengan saya. Pasti semuanya masih ingat. Yaitu, dicopot. Yaitu, diganti. Jelas? meskipun saya baru perintah ke panglima dan kapolri baru dua kali,” kata Presiden.

Oleh karena itu para pejabat baru di daerah, mulai dari Pangdam, Danrem, Dandim, Kapolda, dan Kapolres agar bisa memperhatikan aturan main tersebut.

Kepada Gubernur, Bupati, BPBD, TNI, Polri dan instansi terkait harus tanggap menghadapi kebakaran hutan dan lahan.

Kepala Negara meminta agar langkah penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi. Penegakan hukum yang tegas terhadap siapapun yang melakukan pembakaran hutan dan lahan, baik itu di konsesi milik korporasi, milik perusahaan, maupun di masyarakat sehingga timbul efek jera.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *